pelayanan perizinan. Pasal 3 Perizinan meliputi: a. pelayanan perizinan

Perizinan: 1. Berlaku. pertimbangan aspek tata ruang/keterangan rencana kabupaten (KRK) dipersamakan dan diakui sebagai rekomendasi TKPRD; b. Sebagai informasi tambahan, Peraturan Pemerintah tersebut mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha. pelayanan perizinan berusaha dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel guna meningkatkan ekosistem investasi, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan. memberikan pelayanan Perizinan, Nonperizinan dan Penanaman Modal di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal BKPM, Husen Maulana menyampaikan bahwa pelaksanaan OSS dalam kurun waktu satu tahun ini belum. layanan, kegiatan di bidang moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah. Permen LHK No. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019. memperoleh pelayanan publik. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yang dilakukan di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban dengan informan pegawai Dinas Penanaman Modal,. Masuk Daftar Jenis Perizinan Pada Jawa Timur Online Single Submission Peternakan. Abstract. PTSP-KLHK memudahkan pengguna untuk mengurus perizinan, melihat status permohonan, dan mengakses data terkait. Dalam memberikan pelayanan perizinan, kata Hery, belum semua daerah mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Pelaku usaha yang melakukan permohonan perizinan dihadapkan dengan kendala pada pemenuhan komitmen izin. Kata kunci: Pelayanan Publik; Perizinan Terpadu. Telp : 021- 5268910 ext. Dicabut Oleh : Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan; Peraturan Menteri Perdagangan. JADIKAN DINAS PMPTSP PROVINSI JAWA BARAT WILAYAH BEBAS KORUPSI ( WBK ) 3. Menteri Basuki mengatakan, dengan beroperasinya LSBU melalui sistem OSS akan mempercepat proses pelayanan perizinan, serta lebih efisien sebab mengurangi tatap muka. Pengantar Hukum Perizinan. Penata. bahwa air merupakan salah satu sumber daya. IZIN UNTUK PELAYANAN KESEHATAN TERTENTU merupakanizin yang diberikan kepada rumah sakit untuk melakukan pelayanan kesehatan tertentu berupa radioterapi, ked. SIPATURE Humbang Hasundutan memudahkan akses atau komunikasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Humbang Hasundutan menyediakan layanan call center xxxx - yyyy. Inovasi ini akan memberikan kemudahan dalam pengajuan dan pemantauan perizinan. Keefektifan Program Paket Perizinan Online Dalam Meningkatkan Pelayanan Perizinan Investasi di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) NOVIKA AYU WIJAYANTI Email:wijayantinovika14@gmail. Data & Informasi. Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Perizinan fasilitas penelitian dan industri di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir; DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. Unggah berkas-berkas yang diperlukan sesuai dengan izin yang dipilih. KATEGORI. 8. Index. Perizinan Non Berusaha. pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Surabaya khususnya detail klausul persyaratan, dan tahapan pelayanan serta adanya sistem eror dalam tahap pengunggahan data . Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya paradigma baru dalam pelayanan perizinan di pemerintah daerah sebagai cara untuk meningkatkan investasi di daerah. 2023©. Pengawasan Internal. 3 Survei ini dilaksanakan sebagai salah satu upaya untuk meningkatan kualitas pelayanan di Bidang PTSP. Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Praktik Mandiri. Pengumuman Seleksi PPPK Di Lingkungan Kementerian Kominfo T. BAB II Masih dari artikel yang sama, keputusan penghapusan SKDP dan SKDU ditujukan sebagai upaya Pemerintah Daerah DKI Jakarta dalam menyederhanakan prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan di DPMPTSP (hal. 50 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan untuk Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit. Peta Digitasi Investasi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanaman modal serta penyelenggaraan pelayanan administrasi penanaman modal, perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan,. Presiden Groundbreaking Pusat Pelatihan Nasional PSSI di IKN about 21 hours ago. mengoordinasikan pengembangan Sistem OSS yang mencakup: evaluasi, pengembangan fungsi, fitur, dan fasilitas Sistem OSS; b. DPMPTSP yang tidak memberikan pelayanan perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dalam jangka waktu yang ditetapkan, kewenangan penerbitan perizinan diambil alih oleh Lembaga OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan. Kendala-kendala yang ditemukan yaitu Terbatasnya Sumber Daya Manusia baik dari peran petugas maupun masyarakat pemohon perizinan, kurangnya sarana dan prasarana yang belum. Masih ada pelayanan perizinan yang dikeluarkan oleh instansi teknis bukan dari PTSP sehingga masyarakat masih harus mengurus rekomendasi. Senin, 11 Februari 2019 | 18:50 WIB; Oleh : Administrator; Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Lengkapi data profil perusahaan. B-5 Jakarta 12910. Rozikin, MAP, 197 Hal + xvii. Sistem OSS ditujukan untuk percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha Pemberlakuan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) ini diharapkan mampu memangkas waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk mengurus perizinan hasilnya memberikan pelayanan perizinan yang lebih efektif, mudah dan murah (Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu). Layanan pengaduan ini setidaknya memiliki komponen-komponen. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2020. Perizinan Berusaha Melalui OSS. Bisnis. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara ABSTRAK: bahwa untuk optimalisasi pelayanan kemudahan berusaha di Daerah Provinsi Jawa Barat yang cepat, murah, terintegrasi, transparan, efektif, efisien dan akuntabel, perlu dilakukan pengaturan pendelegasian kewenangan Gubernur Jawa Barat dalam penyelenggaraan perizinan berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa. JADIKAN DINAS PMPTSP PROVINSI JAWA BARAT WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI ( WBBM ) CALL. Tujuan penulisan ini adalah melihat persoalan bahwa Online Single Submission (OSS) masih belum dapat melayani perizinan teknis yang. Dalam keadaan darurat, gedung BPermenkes No. Perizinan Berusaha T erintegrasi Secara Elektronik. Agenda. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementeriankegiatan evaluasi berupa survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan . Detail Layanan. U. 24/2018). 1) Kepala Daerah wajib memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Gedung Migas Lantai 4. blitarkota. Hal ini dapat dilihat dari terjadinya peningkatan jumlah surat izin yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2011-2015. JAKEVO adalah aplikasi perizinan online dari DPMPTSP DKI Jakarta. masyarakat. pegawai atau karyawan yang memiliki perjanjian kerja dengan Pemohon; b. RASUNA SAID Kav. Peraturan Daerah tersebut mengatur bahwa permohonan perizinan dilakukan melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) sekaligus penandatanganan izin asli didelegasikan kepada kepala BP2T sebagaimana di atur. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dikenakan Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Telekomunikasi sebesar 0. Peraturan Perundang-undangan. Adapun dokumen fisik pelayanan perizinan akan disimpan dalam lemari arsip yang terkendali. Pengertian Perizinan Menurut Adrian Sutedi (2011: 167) pengertian perizinan adalah salah satu. Monitoring Perizinan. Jakarta. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta merupakan Perangkat Daerah yang memiliki kedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di wilayah DKI Jakarta, memiliki 316 service point atau Unit. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, perlu menetapkan Atas dasar pertimbangan tersebut, pada 21 Juni 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, pemerintah memandang perlu menerapkan pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara. Nah, KKPR merupakan bentuk perwujudannya. PERGUB ini mengatur mengenai pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan Bangunan Gedung yang meliputi IMB, SLF, PRTB, IPTB, dan pelayanan administrasi bangunan gedung. Standar Pelayanan Perizinan. Lengkapi data profil. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO Izin Cepat Cepat Untung (ICCU) 13 JaminanPerizinan Berusaha) yang ditetapkan pada tanggal 02 Februari 2021. Melalui OSS tersebut, Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan mengurus penerbitan Izin Usaha dan penerbitan Izin Komersial dan/atau Operasional secara terintegrasi. TRIBUNJOGJA. Pelayanan Perizinan di DPMPTSP Kota Depok, seharusnya dipahami oleh Masyarakat Pengguna jasa layanan. Hlm 77 mengutip Philipus M. Surabaya: Yuridika. nuklir, TRB,. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha. DASAR HUKUM PELAYANAN PERIZINAN. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak (DPMPTSP) memberikan dukungan pelayanan secara digital kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan praktis secara publik. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasanPelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak yang di maksud dengan Standar Operasional Prosedur selanjutnya yang disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang diberlakukan mengenai barbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintah, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan, dan Prosedur. 11. Pelayanan perizinan fasilitas kesehatan juga dilengkapi dengan sistem keamanan terhadap data daninformasi pada dokumen perizinan secara online yang bernama B@Lis Online. 60 Th. 1. b. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialistik (Utama dan Pratama) Dasar Hukum Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 Diajukan. Konsultasi Perizinan Izin Menempati Bangunan. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat. Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas. Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) 3. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2018. Partisipasi masyarakat yang cukup tinggi ini belum diimbangi dengan penyelenggaraan pelayanan perizinanStep 2. PAN No. SIAP BOSS. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan profesi akuntansi dengan total 24 responden; dan 2. Minimal mengajukan izin H-14, Skala Nasional H-21, Skala Internasional H-30 (PP RI No. Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan ABSTRAK: a. SIPPM. Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. 51 Volume 10 Nomor 2 Tahun 2019 INOVASI PELAYANAN PERIZINAN MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS): STUDI PADA IZIN USAHA DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN BEKASI Uchaimid Biridlo’i Robby1 dan Wiwin Tarwini2 1;2 Program Studi Ilmu Administrasi Publik, FIA. 11. Direktorat Perizinan dan Kenelayanan. Judul. Pemerintah daerah dalam upayanya untuk memperbaiki pelayanan terkhusus dibidang perizinan tentu harus memperhatikan beberapa aspek. Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. , M. CC BY-SA 4. HR. Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO. Arif mengatakan bahwa terdapat delapan bentuk pelayanan perizinan sub sektor minerba sesuai yang diatur dalam UU Ciptaker, UU Minerba, dan PP 5 Tahun 2021. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan. direktorat pelayanan perizinan berusaha sektor industri edy junaedi. Step 4. Pelayanan Perizinan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja meliputi urusan penanaman modal, pelayanan bidang lingkungan, perdagangan, perindustrian, konstruksi, penataan ruang, kesehatan dan ketenagakerjaan serta pemberian layanan atas semua bentuk pelayanan perizinan dan. Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan sistem pelayanan perizinan (izin dan non izin) yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai terbitnya dokumen perizinan dengan transparan dan terpadu pada satu tempat. Presiden Groundbreaking Pusat Pelatihan Nasional PSSI di IKN about 21 hours ago. Pandeglang butuh investor di bidang peternakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang menujukkan bahwa capaian nilai rata-rata masih berada pada level yang rendah atau 4,5 (skala 0-10). Situs ini juga memberikan akses ke SINOM PERIZINAN SLEMAN, aplikasi online untuk mengurus perizinan di Kabupaten Sleman. izin; b. pengalihan pelayanan perizinan berusaha dan pengelolaan Sistem OSS sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik: a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 2. May 20, 2022. vii SUMMARY Mufida Lailatul Khutsiyah, 2018, Pubic Service Innovation Through the “Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik” (SPIPISE) in Jombang Regency, Dr. Show abstract. MEN. pelayanan perizinan dan non perizinan. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu, dan biaya; 3. (2018). Klik disini untuk mengetahui jenis layanan yang tersedia. Pelayanan Dialisis Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan, namun izin penyelenggaraannya telah habis masa berlakunya, tetap dapat menyelenggarakan pelayanan Hemodialisis dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku; dan c. pelayanan perizinan berusaha dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel guna meningkatkan ekosistem investasi, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan. adata. Jenis-Jenis Pelayanan Publik menurut LAN (Hardiyansyah, 2018) sebagai berikut: 1. jenis pelayanan Perizinan dan Nonperizinan; dan/atau b. 5088. Selain Per-mendagri tersebut, beragam peraturan telah dikeluarkan pemerintah untuk mendorong daerah melaksanakan pelayanan perizinan yang efektif dan efisien. Kembali Ke Beranda. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan profesi penilai, aktuaris, dan profesi keuangan lainnya dengan total 48 responden. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintergrasi Secara Elektronik (Online Single Submission/OSS) beserta peraturan pelaksanaanya, apakah berpengaruh terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP, diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaanya) yang telah berjalan selama ini? Sejalan dengan upaya penataan sistem penyelenggaraan pelayanan perizinan, apabila ketiga aspek harmonisasi yaitu kelembagaan (institusional), aturan yang bersifat instrumental (prosedural), sumber daya manusia dan budaya kerja terdapat keseimbangan dan keserasian, maka akan terwujud sistem penyelenggaraan pelayanan perizinan yang memenuhi. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal NO. tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu menetapkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal; Mengingat : 1. Search. Indonesia, Pemerintah Pusat. Meskipun kendala-kendala tersebut terjadi di lapangan, akan tetapi responsibilitas serta peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung dan Kabupaten Bandung tetap berjalan didasarkan pada tupoksi serta regulasi yang ada. Hal-Hal. Menimbang: a. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan penyelenggaraan kegiatan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap penerbitan dokumen. Pasal 41 PP No. 1993. Jam operasional Pelayanan Perizinan dan pengaduan DPMPTSP Kota Pekalongan : Senin - Kamis : 07. Penyempurnaan regulasi dituangan dalam bentuk penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang mengatur. Sinar Grafika. Hal 167 18 Helmi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelayanan perizinan adalah. bahwa untuk percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha sektor kesehatan, perlu menerapkan pelayanan. Situs ini menyediakan informasi tentang layanan perizinan, persyaratan, prosedur, biaya, dan status permohonan perizinan. C-22. Yuk, coba dan rasakan kemudahan mengajukan izin SIUP & TDP melalui JAKEVO. paket paralel Perizinan dan Nonperizinan; dan b. Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215); 9. Kontak. OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku. Data Statistik Perkembangan Umum dan Registrasi Penerbitan Izin. Selain itu terdapat beberapa aplikasi/media pendukung layanan, dimana data didapat dari database SIPINTER. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Halaman ini telah diakses 2643 kali. Peraturan Menteri Perindustrian. Pada tanggal 21 Juni 2018 Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Tentang Kami. Pemerintah daerah terkhusus pelayanan dibidang perizinan seharusnya memiliki layanan pengaduan internal. 10. Kerja Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal. Klik disini untuk mengetahui jenis layanan yang tersedia. Mengisi Data Perusahaan. DPMPTSP Sleman adalah situs resmi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman. Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai pembagian urusan yang ditetapkan dalam undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan. Dengan adanya aplikasi berbasis android ini maka diharapkan dapat memudahkan akses dalam menyederhanakan proses perizinan para investor dengan meyakinkan proses. penyelenggaraan perizinan dan non perizinan, yang proses pengolahannya C. Kata Kunci — Izin Mendirikan Bangunan, Tahapan Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan Unit Pelayanan Terpadu Satu , Atap, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang,. 1). ꟷ Pelayanan penanaman modal dan perizinan yang cepat, tepat, akurat, transparan, normatif dan akuntabel untuk kepuasan masyarakat; ꟷ Meningkatkan fasilitasi dan koordinasi pelayanan penanaman modal dan perizinan untuk OSS ini hadir dalam rangka pelayanan perizinan berusaha yang berlaku di semua kementrian, lembaga, dan pemerintah daerah diseluruh Indonesia, yang selama ini dilakukan melalui Perizinan Terpadu. v10i2. Surat Izin Praktik Perawat Mandiri. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pernantauan, pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan. Bidang-bidang yang ada menunjukkan hubungan kerja yang saling berkaitan. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RepublikRuang Pelayanan Investasi Migas Terpadu.